Laporan Farhat Abbas: Denny Sumargo Terancam 5 Tahun Penjara

Pada 7 November 2024, pengacara Farhat Abbas melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini dilatarbelakangi tuduhan ujaran kebencian dan diskriminasi yang dilontarkan Denny melalui komentar di media sosial. Farhat merasa komentar tersebut bersifat menghina dan melanggar norma, sehingga ia memutuskan untuk mengambil tindakan hukum.

Kasus ini tercatat dengan nomor laporan LP/B/3462/XI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, Farhat menuduh Denny melanggar Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, Denny juga dijerat dengan Pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp500 juta.

Komentar di Media Sosial yang Picu Perseteruan

Awal perseteruan ini terjadi ketika Denny memberikan komentar pedas kepada Farhat di media sosial. Saat itu, Farhat sedang terlibat dalam kasus donasi yang tengah ramai di bicarakan publik. Denny, yang tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut, memberikan komentar dengan kata-kata kasar yang di anggap Farhat sangat menyinggung. Hal ini mengakibatkan kemarahan Farhat yang kemudian mengancam akan menghajar Denny.

Tanggapan Denny yang Mengundang Perhatian Publik

Denny Sumargo, alih-alih menanggapi dengan diam, justru mendatangi rumah Farhat sebagai bentuk respons terhadap ancaman tersebut. Denny ingin memastikan bahwa Farhat benar-benar berniat menjalankan ancamannya. Namun, saat Denny tiba, Farhat justru tidak menunjukkan sikap agresif. Sebaliknya, Farhat tetap tenang dan bahkan berbincang biasa dengan Denny. Pertemuan ini sempat meredakan ketegangan, namun ternyata tidak menghentikan Farhat untuk melanjutkan masalah ini ke jalur hukum.

Tuduhan Diskriminasi Rasial yang Berujung Laporan Polisi

Tidak berhenti pada ancaman saja, Farhat juga menuduh Denny melakukan diskriminasi rasial terhadap suku Bugis, kelompok etnis asal Sulawesi Selatan yang di kenal dengan adat dan budayanya yang kuat. Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa laporan Farhat telah di terima dan akan di tindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Ade Ary menyebut bahwa tuduhan ini menyangkut ujaran diskriminatif, yang di anggap merendahkan identitas etnis dan budaya tertentu.

Menurut Farhat, Denny menggunakan kata-kata yang mengarah pada diskriminasi etnis dalam komentarnya. Sementara Denny menyatakan bahwa komentarnya hanya sebatas tanggapan spontan tanpa maksud diskriminatif, Farhat tetap merasa bahwa pernyataan tersebut menghina identitas suku Bugis yang melekat pada dirinya.

Somasi Hingga Laporan Resmi

Sebelum melaporkan ke polisi, Farhat sebenarnya sempat memberikan somasi kepada Denny Sumargo. Namun, karena tidak ada tanggapan dari Denny, Farhat memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Somasi ini adalah langkah awal yang biasanya di berikan sebagai peringatan sebelum masuk ke tahap hukum resmi. Karena tidak ada respon, Farhat merasa bahwa jalur hukum menjadi langkah terakhir yang harus di ambil.

Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena Denny merupakan sosok publik figur yang cukup terkenal. Banyak yang menyayangkan bahwa kasus ini harus di bawa hingga ke ranah hukum. Di sisi lain, Farhat berpendapat bahwa membawa kasus ini ke pengadilan adalah cara terbaik untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perseteruan secara formal.

Ancaman Hukuman dan Proses Hukum yang Dihadapi Denny Sumargo

Pasal yang Menjerat dan Ancaman Hukuman

Kasus ini menjerat Denny dengan dua pasal, yaitu Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 156 KUHP mengenai ujaran kebencian. Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 menekankan pada larangan tindakan yang berpotensi memicu di skriminasi berdasarkan ras dan etnis, dengan ancaman hukuman berat bagi yang melanggarnya.

Selain itu, Pasal 156 KUHP juga memberikan hukuman bagi tindakan yang di anggap menyebarkan kebencian terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti ras, suku, atau agama. Jika terbukti bersalah, Denny Sumargo terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta.

Reaksi Beragam dari Publik dari Laporan Farhat Abbas

Publik menanggapi kasus ini dengan berbagai pendapat, terutama di media sosial. Sebagian mendukung tindakan Farhat, sementara yang lain merasa kasus ini seharusnya dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa perlu melibatkan hukum. Banyak yang berpendapat bahwa Denny hanya menggunakan hak kebebasan berpendapat tanpa niatan menyinggung atau mendiskriminasi.

Di sisi lain, banyak pula yang merasa bahwa kasus ini adalah pengingat pentingnya menjaga tutur kata di media sosial. Batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian bisa tipis, terutama ketika melibatkan identitas etnis atau budaya.

Pandangan Ahli Hukum dan Implikasi Lebih Lanjut dari Laporan Farhat Abbas

Beberapa pengamat hukum menyebutkan bahwa kasus ini memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam memahami batasan kebebasan berpendapat. Mereka menyarankan agar masyarakat, terutama figur publik, lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Karena status publik mereka, figur publik memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga etika dan menghormati semua pihak, terutama dalam isu yang berkaitan dengan identitas budaya atau etnis.

Pengamat hukum lainnya menyarankan agar kasus ini menjadi pembelajaran tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik di media sosial. Kasus seperti ini menandakan bahwa ujaran yang di anggap “sekadar komentar” dapat berdampak besar, baik secara sosial maupun hukum.

Kesimpulan

Perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas ini adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat memicu dampak hukum. Kasus ini memperlihatkan bahwa ujaran yang di lontarkan secara terbuka memiliki konsekuensi yang nyata dan serius, apalagi jika di anggap menyinggung identitas atau budaya tertentu. Ancaman hukuman yang berat menjadi pengingat agar publik berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama di ruang digital.